Majelis hukum Batalkan Status Xiaomi yang Masuk Catatan Gelap Pemerintah AS

Status Xiaomi yang tadinya pernah masuk ke dalam catatan gelap pemerintah Amerika Serikat kesimpulannya dibatalkan. Perihal itu dikenal sehabis Xiaomi mengumumkan perihal tersebut lewat akun Twitternya.

Dilansir dari GSM Arena, Selasa( 16/ 3/ 2021), keputusan ini tidak lepas dari pemikiran majelis hukum distrik yang menyebut industri sipil semacam Xiaomi ialah ancaman langsung pada keamanan nasional Amerika Serikat.

Tidak hanya itu, majelis hukum memperhitungkan tidak terdapat fakta Xiaomi berbagi data dengan pemerintah Cina. Karenanya, majelis hukum membagikan vonis sela sekalian menerima gugatan yang dilayangkan Xiaomi dengan menyebut keputusan pemerintah AS itu sewenang- wenang serta berubah- ubah https://www.wartamerika.com/ .

Selaku data, Xiaomi langsung mengajukan gugatan hukum tidak lama sehabis dimasukkan dalam catatan gelap pemerintah AS. Industri beralasan larangan investasi itu melanggar hukum serta tidak konstitusional.

Tidak hanya itu, Xiaomi menyebut pelarangan CCMC( catatan gelap) ini hendak menimbulkan kerugian langsung serta tidak bisa diperbaiki, tercantum bisa memutus akses ke pasar modal AS.

Pembatasan pula hendak mengusik ikatan bisnis serta akses industri buat memperluas bisnisnya, tercantum bisa mengganggu hasrat baik antara mitra bisnis serta konsumen, baik di AS ataupun segala dunia.

Buat dikenal, industri yang masuk catatan gelap tunduk pada perintah eksekutif Donald Trump yang berlaku November 2020.

Perintah eksekutif ini melarang orang AS buat berdagang serta berinvestasi di industri yang terdaftar.

75 Persen Hak Suara Dipegang Para Pendiri, Bukan Pihak Lain

Dampaknya, orang- orang AS tidak dapat membeli saham Xiaomi yang diperdagangkan secara publik mulai 15 Maret mendatang serta buat seterusnya. Apalagi, para investor wajib membebaskan kepemilikan saham apa juga saat sebelum 14 Januari 2022.

Dalam gugatannya, Xiaomi menuding kementerian pertahanan AS memasukkan Xiaomi ke catatan gelap CCMC tanpa membagikan alibi yang jelas.

Menolak klaim keterlibatan dengan militer Cina, Xiaomi menarangkan, lebih dari 75 persen hak suara di industri dipegang oleh pendirinya, Lei Jun serta Bin Lin.

Xiaomi pula menyebut, terdapat beberapa pemegang saham Xiaomi yang ialah industri AS, semacam BlackRock serta The Vanguard Group.

Gugatan hukum ini menyusul bantahan Xiaomi yang menyebut, Xiaomi tidak mempunyai ikatan dengan militer Cina.

Bantah Terpaut Militer Tiongkok

Baca Juga : Harga Mobil Listrik Dapat Lebih Murah Gunakan Metode Ini

” Industri mengkonfirmasi kalau Xiaomi tidak dipunyai, dikontrol, ataupun terafilisiasi dengan militer Cina, serta Xiaomi tidaklah industri militer Cina komunis,” kata Xiaomi dalam statment yang diunggah ke akun Twitter@Xiaomi, dilansir Sabtu( 16/ 1/ 2021).

Dikala itu, Xiaomi mengatakan, industri menyebut hendak mengambil aksi yang pas buat melindungi kepentingan industri serta para pemangku kepentingannya. Xiaomi pula menyebut hendak membuat pengumumkan lebih lanjut nantinya.

Menyoal dimasukkannya Xiaomi ke catatan gelap oleh Kementerian Pertahanan AS cocok dengan National Defense Authorization Act( NDAA) tahun 1999, Xiaomi menyebut grupnya” sudah mematuhi hukum serta beroperasi cocok hukum serta peraturan yurisdiksi yang relevan di tempatnya melaksanakan bisnis.”

Industri pula menegaskan kembali, Xiaomi sediakan produk serta layanan buat pemakaian sipil serta komersial.

Leave a Comment